BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UMC

Just another WordPress.com weblog

AD dan ART Lembaga Kemahasiswaan UMC


PEDOMAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

MUQADDIMAH

Kaum Pembaharu dalam sebuah organisasi sering dijadikan sebuah musuh dalam selimut, tak ayal sebutan negative pun diraihnya dikarenakan dengan peran yang sedikit melangkah lebih maju, BEM maupun MPM dalam sebuah Rantai Organisasi Kampus sering di perdebatkan baik secara hirarki maupun alokasi program kerja yang seoptimal mungkin.

keberadaan manusia sebagai khalifah dimuka bumi merupakan pengejawantahan dari kehendak Auah SWT sebagai penguasa alam semesta.dengan berbekal pengetahuan yang mampu mengungkap simbol – simbol kchidupan, maka manusia dituntut untuk dapat menghiasai berbagai detail pcngetahuan yang tersusun secara akademik Progresif, maupun Aktual.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan sebuah signal dari system yang akan dijalankan dalam sebuah Organisasi yang berporos yang bahan bakarnya adalah Mahasiswa yang bermotif ” Tajdid” Gerakan Pembaharu.

Dalam sebuah alunan nada pasti tidak akan sama iramanya, tentu saja revisi dan Mubes ini diselenggarakan dengan harapan Paradigma Mahasiswa yang telah usang dan tak layak di terapkan di sebuah Universitas Muhammadiyah Cirebon mampu beraktualisasi dan bercermin dalam periode kepemimpinan.

Stagnan dan statis tentu tidak akan diinginkan oleh semua organisasi apapun, akan tetapi sulit sekali kita beraktualisasi dalam melepaskan jabatan kita kepada kaum pembaharu, walaupun dengan wacana mereka belum mampu memimpin, akan tetapi bak pepatah bisa ala biasa.

Bahwa lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Cirebon scsungguhnya merupakan bagian integral dan menyatu atas satu sama lain sebagai sebuah keluarga besar yang Memiliki komitmen dan kehendak yang sama. Berdasarkan hal tcrsebut, dalam rangka menjaga sinergi. kontinuitas dan kemandirian lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Cirebon. maka disusunlah Pedoman Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jajakumullah ahsanul Jaja

PEDOMAN DASAR

Pasal 1

Lembaga Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon adalah lembaga yang didirikan oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Pasal 2

Lembaga Lembaga Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon berkedudukan di Universitas Muhammadiyah Cirebon dan berdiri untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

DASAR DAN ASAS

Pasal 3

Lembaga Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon adalah adalah lembaga yang dijalankan atas dasar kebersamaan dan berasaskan Islam yang bersumber pada al Qur’an dan asunnah

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Lembaga Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon didirikan dengan tujuan untuk turut berperan aktif dalam:

Menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana muslim yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan akademik dan professional serta beramal menuju terwujudnya Masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Auah SWT.

Mengamalkan, mengembangkan,menciptakan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka memajukan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia,

BAB IV

USAHA

Pasal 5

Untuk mewujudkan, tujuanya, lembaga Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon melakukan usaha-usaha:

Menggali potensi kreatif dan mengembangkan pemikiran serta penalaran mahasiswa

Meningkatkan peran serta dalam pengembangan mutu akademik

Menampung, mengarahkan dan menyalurkan kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan

mengembangkan pola dan metode pembinaan mental, sikap dan perilaku mahasiswa.

BAB V

Keanggotaan

Pasal 6

Anggota lembaga kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon adalah mahasiswa universitas Muhammadiyah Cirebon.

Pasal 7

Lembaga Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon terdiri dari :

Majlis Permusyawaratan disingkat dengan MPM adalah Iembaga kemahasiswaan tertinggi ditingkat Universitas.

Badan Eksekutif Mahasiswa. disingkat dengan BEM adalah lembaga kemahasiswaaan yang bcrkedudukan ditingkat Universitas.

Partai Mahasiswa. yaitu lembaga politik kemahasiswaan yang tidak memiliki kedudukan di Universitas namun keberadaannya diakui sebagai lembaga penyalur aspirasi politik mahasiswa dalam pcmilihan umum mahasiswa,

Unit Kegiatan Mahasiswa, disingkat dengan UKM adalah lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan ditingkat Universitas.

lkatan Mahasiswa Muhammadiyah, disingkat dengan IMM adalah organisasi kemahasiswaan dan pcmuda (OKP) yang keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun memiliki kcdudukan di Universitas Muhammadiyah Cirebon berdasarkan Qaidah Perguruan tinggi Muhammadiyah.

Badau Eksekutif Mahasiswa disingkat BEMFA adalah lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan ditingkat Fakultas

Himpunan Mahasiswa Jurusan , disingkat dengan HMJ adalah lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan ditingkat jurusan.

PASAL 8

Struktur lembaga kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon adalah:

picture2

BAB VII

FUNGSI

Pasal 9

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. berfungsi sebagai lembaga legislatif

Badan Eksekutif Mahasiswa, berfungsi sebagai lembaga eksekutif ditingkat Universitas.

Partai Mahasiswa, berfungsi sebagai lembaga politik penyalur aspirasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum mahasiswa

Unit Kegiatan Mahasiswa, berfungsi sebagai lembaga khusus ditingkat Universitas.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, berfungsi sebagai lembaga khusus dan organisasi ekstra universiter yang berorientasi sebagai wadah pengembangan al-islam dan kemuhammadiyahan.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disingkat BEMFA berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat Fakultas

HMJ berfungsi sebagai lembaga eksekutif ditingkat jurusan

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 10

Sumber Dana Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon berasal dari iuran mahasiswa dan usaha-usaha lain yang halal dan, tidak rnengikat serta mengedepankan prinsip hubungan kemitraan.

Pasal II

Pengalokasian dana setiap lembaga kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon diatur Iebih lanjut dalam Pedoman Rumah Tangga.

Pasal 12

Pembagian dana kepada setiap lembaga kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon diatur melalui Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

BAB IX

PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

Pembentukan dan pembubaran lembaga kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon harus mendapatkan pengesahan dari majlis Permusyawaratan Mahasiswa melalui SK MPM

Pasal 14

Pembubaran lembaga kemahasiswaan sebagaimana pasal 14 akan diatur krterianya dalam pedoman rumah tangga.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGESYAHAN

Pasal 15

Pedoman dasar lembaga Kemahasiswaan ditetapkan dan disyahkan oleh majlis permusyawaratan Mahasiswa melalui sidang

BAB XI

PERUBAHAN

Pasal 16

Perubahan pedoman dan dasar lembaga kemahasiswaan dilakukan oleh majlis Permusyawaratan Mahasiswa melalui sidang Umum MPM

BAB XII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur pedoman dasar lembaga kemahasiswaan ini akan diatur dalam pedoman rumah tangga dan ketetapan Majlis Permusyawaratan Mahasiswa

Pasal 18

Pedoman dasar dan lembaga Kemahasiswaan ini berlaku sejak ditetapkanya.

Ditetapkan di :Cirebon

Pada Tanggal : 20 Agustus 2004

Majlis Permusyawatan Mahasiswa

PEDOMAN RUMAH TANGGA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggota Iembaga kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon adalah Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Cirebon.

Pasal2

Setiap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon memiliki hak:

Menyatakan pendapat, memilih dan dipilih sebagai pengurus Iembaga kemahasiswaan yang dikehendaki ditingkatannya masing-masing.

Khusus untuk menjadi pcngurus UKM dan IMM, diatur tersendiri berdasarkan peratluran yang dimiliki lembaga tcrseblut.

Mengikuti kcgiatan yang diselcnggarakan oleh lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Circbon.

Menggunakan Fasilitas yang disediakan dan dimilki olch Lembaga Kemahasiswaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Pasal3

Hilangnya keanggotaan di Iembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Cirebon adalah berdasarkan masa studi.

Pasal4

Setiap lembaga kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon berkewajiban untuk menjaga nama baik almamater dan menta’ati peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas di tingkatannya Masing-masing.

Pasal5

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana pasal 4 akan dikenakan sangsi

Pemberian sangsi diatur melaui kctetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa

BAB II

MAJELIS PERMUSY AWARATAN MAHASlSWA

Pasal6

Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa terdiri dari wakil mahasiswa yang dicalonkan melalui partai Mahasiswa hasil Pemilihan Umum Mahasiswa

Anggota Majlis Permusyawaratan Mahasiswa dipilih melalui pemilihan UMUM (pemilu) mahasiswa

jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa adalah 15 orang.

Masa jabatan anggota Majelis Pcrmusyawaratan Mahasiswa adalah 12 bulan.

Anggota Majlis Permusyawaratan Mahasiswa hasil pemilihan umum disyahkan oleh Rektor setelah terlebih dahulu diusulkan okh Komisi lndepcnden Pemilihan umum Mahasiswa.

Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa hasil pemilihan umum dilantik dan diambil sumpahnya dalam siding umum MPM

Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dapat diberhentikan karena :

Mengundurkan diri

Masa studi berakhir

apabila anggota MPM diberhentikan sebagaimana pasal 6 ayat (7) pedoman rumah tangga ini, maka kekosongan jabatan diisi oleh calon anggota majelis dengan perolehan suara berikutnya di Partai Mahasiswa yang bersangkutan.

Anggota Majelis permusyawaratan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa jabatanya dapat mencalonkan kembali dalam pemilihan umum berikutnya sampai dengan (2) periode.

Pasal 7

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan tertinggi ditingkat Universitas dan berfungsi sebagai lembaga legeslatif

Susunan Pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa ditentukan melalui sidang umum majlis

Susunan Pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa disyahkan dan ditetapkan melalui ketetapan sidang umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa

Perubahan susunan pengurus dilakukan melalui sidang pleno majelis dan disyahkan melalui ketetapan sidang.

Susunan pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa terdiri dari :

Ketua Umum

Wakil Ketua

Bendahara

Ketua Komisi

Sekretaris Komisi

Anggota Komisi

Komisi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa terdiri dari :

Komisi Pengembangan Akademik

Komisi Pengabdian Masyarakat dan Kesejahteraan Mahasiswa

Komisi Pengembangan dan Hubungan Kelembagaan.

Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa tidak diperbolehkan merangkap jabatan dilembaga eksekutif

BAB III

HAK DAN WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

Pasal 8

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa memiliki dan kewenangan sebagai berikut :

Melaksanakan sidang Majelis.

membentuk komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa

Mengontrol dan mengevaluasi secara periodik pelaksana program lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Cirebon

Mengontrol dan mengevaluasi secara periodik penggunaan dana lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Cirebon

mengesyahkan pendirian dan pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa

Melantik Presma (Presiden Mahasiwa)

Mendistribusikan alokasi dana kesetiap lembaga kemahasiswaan yang ada Universitas Muhammadiyah Cirebon\

membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kerja kepada rektor.

BAB IV

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 9

Badan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan ditingkat Universitas dan berfungsi sebagai lembaga eksekutif.

Badan Eksekutif Mahasiswa dipimpin oleh presiden Mahasiswa yang dipilih melalu pemilihan umum mahasiswa.

Presiden Mahasiswa disyahkan melalui ketetapan komisi independen Pemilihan Umum Mahasiswa.

Presiden Mahasiswa dilantik dan diambil sumpahnya oleh ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dalam sidang umum majelis.

Presiden Mahasiswa

Susunan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa terdiri dari : Rancangan Struktur BEM UMC

Presiden Mahasiswa

Wakil Presiden Mahasiswa

Sekretaris Kabinet

Menteri Dalam Negeri

Menteri Luar Negeri

Menteri Pendidikan

Menteri Kesejahteraan Sosial

Menteri Keuangan.

Lembaga Pers Mahasiswa.

Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa disusun dan dipilih secara preogratif oleh Presiden Mahasiswa.

Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dilantik dan diambil sumpahnya oleh presiden Mahasiswa.

Pergantian, Pemberhentian dan perubahan susunan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa adalah hak Preogratif Presiden Mahasiswa.

Masa Jabatan Presiden Mahasiswa beserta pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa adalah 12 Bulan.

Presiden Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa jabatanya dapat mencalonkan kembali dalam pemilihan umum berikutnya.

Presiden Mahasiswa yang sudah menjabat selama 2 (periode) berturut turut tidak dapat mencalonkan kembali dalam pemilihan umum.

Presiden Mahasiswa dapat diberhentikan ditengah masa jabatanya, jika

Laporan pertanggungjawabanya ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

Mengundurkan diri

Masa Studi Berakhir.

apabila presiden diberhentikan majelis permusyawaratan mahasiswa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 9 ayat (14) pedoman rumah tangga ini, maka dilakukan sidang istimewa untuk percepatan pemilihan umum mahasiswa.

Pasal 10

Badan Eksekutif Mahasiswa memiliki hak dan kewenangan sebagai berikut:

Melaksanakan ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa

Mendistribusikan alokasi anggaran dana kemahasiswaan kepada lembaga eksekutif

mengevaluasi dan mengontrol program kerja BEMFA dam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Mempertanggungjawabkan program kerja kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa

Melaksanakan aspirasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon

Melaksanakan Kepemimpinan Mahasiswa.

BAB V

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 11

Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan ditingkat Universitas yang berfungsi sebagai lembaga khusus.

Unit kegiatan Mahasiswa didirikan berdasarkan pilihan potensi dan minat bakat mahasiswa.

Pendirian dan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa disyahkan melalui ketetapan sidang Umum Majelis Permusyawarata Mahasiswa

Persyararatan pengesyahan dan pendirian unit kegiatan Mahasiswa adalah :

Memiliki anggota minimal 10 Orang

Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disyahkan oleh anggota sendiri

Tidak bertentangan dengan visi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Cirebon

UKM Berkewajiban melakukan registrasi pada setiap sidang umum.

Pengaturan keorganisasian UKM Mengacu pada anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing UKM

Unit kegiatan Mahasiswa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kerja kepada majelis permusyawaratan Mahasiswa.

Persyaratan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa.

Tidak melaksanakan program kerja selama (2)kali evaluasi sidang pleno Majelis Permusyawarata Mahasiswa.

Melanggar ketetapan Majelis Permusyawarata Mahasiswa

Melanggar pasal 4 Pedoman rumah tangga ini, pembubaran sebuah unit kegiatan mahasiswa dilakukan oleh Majelis Permusyawarata Mahasiswa setelah melalui proses peringatan dan pembekuan.

BAB VI

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

Pasal 12

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan organisasi kemahasiswaan dan pemuda (OKP) yang keberadaanya telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan namun memiliki keduduka di Universitas Muhammadiyah Cirebon berdasarkan Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 13

Pengaturan keorganisasian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengacu pada anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan oleh Mukatamar Ikata Mahasiswa Muhammadiyah.

BAB VII

PARTAI MAHASISWA

Pasal 14

Partai Mahasiswa merupakan lembaga politik kemahasiswaan yang didirikan oleh mahasiswa dalam rangka menyalurkan aspirasi politik mahasiswa pada pemilihan umum mahasiswa.

Partai mahasiswa berhak mengikuti pemilihan umum setelah dinyatakan sah sebagai partai peserta pemilu oleh Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa.

Partai Mahasiswa dinyatakan sah mengikuti pemilu dengan syarat:

Memiliki AD/ART yang disahkan oleh pendiri partai;

Memiliki kepengurusan;

Memiliki anggota minimal 25 mahasiswa.

BAB VIII

BEMFA (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas)

Pasal 15

BEMFA merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan ditingkat Fakultas dan berfungsi sebagai lembaga eksekutif.

Senat Mahasiswa dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih melalui musyawarah mahasiswa fakultas yang bersangkutan.

Pengurus Senat Mahasiswa disusun dan dipilih oleh Ketua Umum Senat Mahasiswa terpilih bersama anggota formatur yang dipilih oleh peserta musyawarah.

Susunan pengurus Senat Mahasiswa terdiri dari :

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum

Kabid Pembinaan dan Pengembangan Nalar Akademik

Kabid Pengembangan Aparat dan Organisasi

Kabid Penelitian dan Pengembangan

Kabid Pengabdian Masyarakat

Ketua Departemen Hubungan dan Pengembangan Lembaga

BAB IX

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Pasal 16

Himpunan Mahasiswa merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat jurusan dan berfungsi sbagai lembaga eksekutif.

Himpunan Mahasiswa dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang diplih melalui musyawarah mahasiswa jurusan yang bersangkutan.

Pengurus Himpunan Mahasiswa disusun dan dipilih oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa terpilih bersama anggota formatur yang dipilih oleh peserta musyawarah.

Susunan pengurus Himpunan Mahasiswa teridri dari :

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum

Kabid Pembinaan dan Pengembangan profesi Jurusan

Kabid Pengembangan Aparat dan Organisasi

Setiap departemen memiliki anggota sebanyak-banyaknya adalah 2 (dua) orang

Pengurus Himpunan Mahasiswa disahkan melalui ketetapan Senat Mahasiswa

Pengurus Himpunan Mahasiswa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Mahasiswa

Himpunan Mahasiswa menyampaikan laporan kerja kepada Senat Mahasiswa minimal setiap 3(tiga) bulan

Perubahan kepengurusan Himpunan Mahasiswa dilakukan melalui rapat pengurus Himpunan Mahasiswa.

Perubahan kepengurusan Senat Mahasiswa disahkan melalui ketetapan Himpunan Mahasiswa.

Masa jabatan pengurus Himpunan Mahasiswa adalah 12 bulan.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa dapat diberhentikan karena berhalangan tetap yang disebabkan :

Mengundurkan diri

Selesai masa studi

Apabila ketua umum Himpunan Mahasiswa berhalangan tetap sebagaimana dinyatakan dalam pasal 14 ayat (11) dalam pedoman rumah tangga ini, maka dilakukan pemilihan pejabat ketua umum Himpunan Mahasiswa melalui musyawarah luar biasa Himpunan Mahasiswa.

Apabila ketua umum Himpunan Mahasiswa berhalangan sementara karena suatu dan lain hal, maka tugas ketua umum Himpunan Mahasiswa dapat dijabat sementara (pjs) oleh Ketua Departemen Pengembangan Aparat dan Organisasi.

BAB X

SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

Pasal 17

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa berkewajiban untuk melaksanakan sudang majelis yang terdiri dari :

Sidang Umum

Sidang Tahunan

Sidang Pleno

Sidang Istimewa

Pasal 18

Sidang umum dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap awal kepengurusan atas undangan Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa.

Sidang umum sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah pemilihan umum dilaksanakan.

Sidang umum diikuti oleh :

Anggota majelis terpilih

Presiden Mahasiswa terpilih

Ketua dan sekretaris Unit Kegiatan Mahasiswa

Ketua dan sekretaris Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Universitas Muhammadiyah Cirebon

Ketua dan sekretaris BEMFA

Ketua dan sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Rektor atau pimpinan Universitas yang ditunjuk Rektor untuk mewakili undangan sebagai peninjau

Agenda Sidang Umum adalah :

Pelantikan anggota majelis terpilih

Menyusun tata tertib sidang umum, tata tertib pemilihan ketua dan persyaratan calon ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa

Pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa

Penyusunan pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa

Pelantikan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa oleh Pimpinan Sidang

Pelantikan Presiden Mahasiswa

Kewenangan Sidang Umum adalah :

Melaksanakan agenda sidang umum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 ayat (4) pedoman rumah tangga ini

Menetapkan garis besar haluan kerja lembaga kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon

Menetapkan perubahan pedoman lembaga kemahasiswaan baik pedoman dasar maupun pedoman rumah tangga

Menetapkan tata tertib kerja Majelis Permusyawaratn Mahasiswa

Menetapkan alokasi distribusi dana kemahasiswaan

Mengesahkan, membubarkan, dan/atau merubah Unit Kegiatan Mahasiswa

Menetapkan rekomendasi sidang

Pada awal sidang umum dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa

Setelah terpilih Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, maka pimpinan sidang umum diserahkan kepada Ketua Majelis terpilih dan Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa dinyatakan bubar.

Pasal 19

Sidang tahunan dilaksanakan pada tahun akhir jabatan MPM.

Sidang tahunan dipimpim oleh Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

Sidang tahunan dikuti oleh :

Seluruh pengurus & anggota majelis

Rektor atau pejabat pimpinan Universitas yang mewakli

Presiden Mahasiswa beserta pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa

Ketua dan sekretaris Unit Kegiatan Mahasiswa

Ketua dan sekretaris Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Universitas Muhammadiyah Cirebon

Ketua dan sekretaris Senat Mahasiswa

Ketua dan sekretaris Himpunan Mahasiswa

Undangan sebagai peninjau

Sidang tahunan memiliki kewenangan untuk :

Menyampaikan laporan kerja MPM

Mendengarkan pandangan umum Rektor terhadap laporan kerja MPM

Mendengarkan dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban kerja Presiden Mahasiswa

Mengesahkan atau menolak laporan pertanggungjawaban kerja Presiden Mahasiswa

Mendengarkan dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban kerja Unit Kegiatan Mahasiswa

Mendengarkan dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban kerja ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa dan membentuk Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa

Setelah sidang tahunan diselenggarakan dan terbentuk Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, maka MPM dinyatakan demisioner

Pasal 20

Sidang Pleno dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulan.

Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua MPM.

Sidang Pleno diikuti oleh :

Seluruh pengurus majelis

Presiden Mahasiswa beserta pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa

Ketua dan sekretaris Unit Kegiatan Mahasiswa

Ketua dan sekretaris Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Universitas Muhammadiyah Cirebon

Ketua dan sekretaris BEMFA

Ketuan dan sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Undangan sebagai peninjau

4. Sidang Pleno memiliki kewenangan untuk :

a. Mendengarkan dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban kerja Presiden Mahasiswa

b. Menerima dan menolak laporan pertanggungjawaban kerja Presiden Mahasiswa

c. Mendengarkan dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban kerja Unit Kegiatan Mahasiswa periode berjalan

d. Mendengarkan dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban kerja Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode berjalan

e. Mendengarkan pandangan umum ketua umum senat mahasiswa dan ketua umum himpunan mahasiswa

f. Melakukan perubahan pengurus majelis

g. Menetapkan rekomendasi sidang

5. Jika laporan pertanggungjawaban kerja Presiden Mahasiswa ditolak majelis maka sidang pleno dapat dilanjutkan dengan sidang istimewa.

Pasal 21

Sidang Istimewa dilaksanakan apabila menghadapi persoalan yang oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dianggap penting dan mendesak untuk mengadakan Sidang Istimewa.

Agenda Sidang Istimewa ditentukan berdasarkan kepentingan penyelenggaraan sidang istimewa.

Sidang Istimewa memilik kewenangan untuk membentuk KPU.

BAB XI

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 22

Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa melalui keputusan majelis.

Susunan Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa terdiri dari :

Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota

Bendahara merangkap anggota

Anggota sebanyak 7 orang

Ketua Partai Mahasiswa, Calon Presiden Mahasiswa, dan Calon Anggota Majelis tidak diperbolehkan menjadi anggota Komisi Independen Pemilihan Umum.

Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa melalui sidang umum.

Kewenangan Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa adalah :

Menetapkan jadwal dan Menetapkan tahapan pemilihan umum : Tahap pendaftaran pemilih, Tahap pendaftaran partai, Tahap verifikasi partai, Tahap pegesahan partai peserta pemilu, Tahap pendaftaran Calon Presiden dan Calon anggota Majelis, Tahap kampanye, Tahap hari tenang, Tahap pemilihan, Tahap penghitungan suara dan Tahap penetapan hasil pemilu.

Menetapkan tata tertib dan peraturan pemilihan umum

Menetapkan persyaratan calon presiden mahasiswa dan calon anggota majelis

Memverifikasi dan mengesahkan partai mahasiswa calon peserta pemilu

Melakukan pendaftaran calon Presiden Mahasiswa dan calon anggota majelis

Melakukan pendaftaran calon pemilih

Memeriksa kelengkapan persyaratan calon presiden mahasiswa dan calon anggota majelis

Mengesahkan calon Presiden Mahasiswa dengan membuat daftar calon presiden mahasiswa

Mengesahkan calon anggota majelis dari tiap partai mahasiswa melaui daftar calon anggota majelis

Menyediakan sarana pemilihan umum seperti : daftar calon presiden mahasiswa, daftar calon anggota majelis, kotak suara, tempat pemungutan suara, kertas suara, dan lain-lain

Mengamankan jalannya tahapan pemilihan umum

Menghitung hasil pemilihan umum mahasiswa

Menetapkan dan mengesahkan presiden mahasiswa dan anggota majelis permusyawaratan mahasiswa terpilih hasil pemilihan umum

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa memberiakn kartu hak pilih kepada pemilih yang sudah mendaftar.

Anggota Komisi Pemilihan Umum tidak boleh terlibat dalam upaya memenangkan calon

Komisi Independen Pemilihan Umum menjadi penyelenggara teknis sidangumum Majelis Permusyawaratan Mahsiswa.

Ketua Komisi Pemilihan Umum memimpin sidang umum sanpai dengan terpilihnya Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa diberikan waktu selambat-lambatnya 45 hari setelah dtetapkan untuk melaksanakan pemilu dan sidang umum.

BAB XII

KOMISI PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 23

Komisi pengawas pemilihan umum mahasiswa dibentuk oleh rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon melalui ketetapan rektor.

Komisi pengawas pemilihan umum mahasiswa terdiri dari pimpinan Universitas yang ditunjuk dan perwaklan partai mahasiswa.

Susunan Komisi Pengawas pemilihan umum mahasiswa terdiri dari :

Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota

Anggota

Jumlah anggota disesuaikan sesuai kebutuhan

Anggaran dana operasional komisi pemilihan umum mahasiswa diambil dari sumber dana universitas

Komisi pengawas pemilihan umum mahaiswa memiliki kewenangan :

Mengawasi jalannya seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa

Membuka pengaduan dan laporan tentang kecurangan dan/ataupun pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa

Menjadi saksi pemungutan dan penghitungan suara

Memberiakan sanksi bagi pelaku pelanggaran pemilihan umum mahasiswa

Memberiakan rekomendasi dan laporan tentang pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa

Anggota Komisi Pengawas Pemilihan Umum mahasiswa dari unsur mahasiswa tidak boleh merangkap dalam keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa.

BAB XIII

PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 24

Pemilih adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon yang mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa.

Pada saat tahapan pemilihan; pemilih menukarkan kartu mahasiswa atau kartu tanda pemilih bagi yang belum memiliki kartu mahasiswa dengan kartu suara.

Pemilih mendapatkan 2(dua) kartu suara dengan warna berbeda.

Pemilih memilih gambar calon presiden mahasiswa dan calon anggota majelis yang dipilihnya pada surat suara yang berbeda.

Pemilih memasukkan kertas suara untuk calon presiden mahasiswa dan calon anggota majelis pada kotak suara yang terpisah.

Pasal 25

Penetapan presiden mahasiswa terpilih dengan perolehan suara terbanyak.

Perolehan suara kedua pada pemilihan calon presiden ditetapkan menjadi Wakil Presiden.

Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih melalui Ketetapan komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa.

Pasal 26

Penetapan anggota majelis terpilih berdasarkan perolehan suara calon anggota majelis.

Lima belas anggota majelis yang memperoleh suara terbesar satu sampai lima belas ditetapkan sebagai anggota majelis.

Jika ada perolehan suara yang sama pada urutan perolehan calon anggota ke lima belas dan seterusnya, maka penetapan ditentukan dengan melihat perolehan suara partai mahasiswa yang lebih besar.

Penetapan anggota majelis terplilih melalui Ketetapan Rektor berdasarkan usulan Komisi Pemilihan Umum Mahsiswa.

BAB XIV

MUSYAWARAH MAHASISWA

Pasal 27

Musyawarah Mahasiswa Fakultas diselenggarakan oleh BEMFA di fakultas bersangkutan.

Musyawarah Mahasiswa fakultas diselenggarakan 1(satu) kali dalam setahun pada setiap akhir periode kepengurusa Senat Mahasiswa.

Peserta Musyawarah Mahasiswa Fakultas adalah :

a. Pengurus musyawarah BEMFA

b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

c. 2 (dua) orang utusan Badan Eksekutif Mahasiswa

d. Undangan sebagai peninjau

4. Kewenangan Musyawarah Mahasiswa Fakultas adalah :

a. Laporan pertanggungjawaban pengurus

b. Mendengarkan pandangan umum Himpunan Mahasiswa Jurusan

c. Memilih ketua umum

d. Memilih anggota Formatur sebanyak 4(empat) orang

e. Menyusun dan menetapkan rencana program kerja

f. Menetapkan rekomendasi

5. Hasil-hasil Musyawarah Mahasiswa Fakultas dilaporkan oleh Ketua Umum dan Anggota formatur terpilih kepada Presiden Mahasiswa untuk disahkan.

6. Hasil-hasil Musyawarah Mahasiswa Fakultas dilaporkan oleh Ketua Umum dan Anggota formatur terpilih kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa sebagai laporan.

Pasal 28

Ketua Umum dan anggota formatur dipilih melalui proses pemilihan oleh peserta musyawarah fakultas.

Tata tertib dan cara pemilihan diatur dalam tata tertib musyawarah mahasiswa.

Anggota formatur adalah pembantu ketua umum terpilih dalam menyusun kepengurusan senat mahasiswa.

Pengajuan pengesahan pengurus senat mahasiswa dilaksanakan dan ditandatangani oleh Ketua Umum beserta anggota formatur terpilih.

Anggota formatur secara otomatis dinyatakan bubar jika ketetapan pengesahan Pengurus Senat mahasiswa sudah dikeluarkan Presiden Mahasiswa.

Pasal 29

Musyawarah Mahasiswa jurusan diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa di jurusan bersangkutan.

Musyawarah Mahasiswa jurusan diselenggarakan 1(satu) kali dalam setahun pada setiap akhir periode kepengurusan Himpunan Mahasiswa.

Peserta Musyawarah Mahasiswa Himpunan adalah :

Pengurus Himpunan Mahasiswa

Mahasiswa di jurusan yang bersangkutan

2 (dua) orang utusan Senat Mahasiswa

Presiden Mahasiswa sebagai peninjau

Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa sebagai peninjau

Undangan lainnya sebagai peninjau

Kewenangan Musyawarah Mahasiswa Jurusan adalah :

a. Laporan pertanggungjawaban pengurus

b. Mendengarkan pandangan umum Himpunan Mahasiswa Jurusan

c. Memilih ketua umum

d. Memilih anggota Formatur sebanyak 4(empat) orang

e. Menyusun dan menetapkan rencana program kerja

f. Menetapkan rekomendasi

5. Hasil-hasil Musyawarah Mahasiswa Jurusan dilaporkan oleh Ketua Umum dan Anggota formatur terpilih kepada BEMFA untuk disahkan.

6. Hasil-hasil Musyawarah Mahasiswa Jurusan ditembuskan oleh Ketua Umum dan Anggota formatur terpilih kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Presiden Mahasiswa sebagai laporan.

Pasal 30

1. Ketua Umum dan anggota formatur dipilih melalui proses pemilihan oleh peserta musyawarah.

2. Tata tertib dan cara pemilihan diatur dalam tata tertib musyawarah mahasiswa jurusan.

3. Anggota formatur adalah pembantu ketua umum terpilih dalam menyusun kepengurusan mahasiswa himpunan mahasiswa jurusan.

4. Pengajuan pengesahan pengurus Himpunan Mhahasiswa Jurusan (HMJ) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Ketua Umum beserta anggota formatur terpilih.

Anggota formatur secara otomatis dinyatakan bubar jika ketetapan pengesahan Pengurus himpunan mahasiswa sudah dikeluarkan BEMFA

BAB XV

KUORUM

Pasal 31

Pemilihan umum dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan pemungutan suara apabila diikuti oleh minimal setengah lebih satu dari jumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon yang aktif.

Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26 ayat (1) pedoman rumah tangga ini tidak terpenuhi, maka dilakukan perpanjangan dan/atau perubahan jadwal pemilihan umum.

Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26 ayat (2) pedoman rumah tangga ini tidak juga terpenuhi, maka ditempuh arbitrase yang dipimpin oleh Rektor.

Sidang Majelis dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila diikuti oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota terpilih.

Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26 ayat (4) pedoman rumah tangga ini tidak terpenuhi, maka Sidang Majelis ditunda sampai dengan 3 x 24 jam.

Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26 ayat (5) pedoman rumah tangga ini tidak juga terpenuhi, maka Sidang Majelis dapat diteruskan.

Musyawarah Mahasiswa Fakultas dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila diikuti oleh minimal 2/3 dari jumlah peserta yang telah ditentukan dalam pasal 22 pedoaman rumah tangga ini.

Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26 ayat (7) pedoman rumah tangga ini tidak terpenuhi, maka musyawarah ditunda hingga 24 jam.

Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26 ayat (8) pedoman rumah tangga ini tidak juga terpenuhi, maka musyawarah dapat dilanjutkan.

Musyawrah mahasiswa jurusan dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila diikuti oleh minimal 2/3 dari jumlah peseta yang telah ditentukan dalam pasal 24 pedoman rumah tangga ini.

Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26 ayat (10) pedoman rumah tangga ini tidak terpenuhi, maka musyawarah ditunda hingga 24 jam.

Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26 ayat (11) pedoman rumah tangga ini tidak juga terpenuhi, maka musyawarah dapat dilanjutkan.

BAB XVI

PEMBAGIAN ANGGARAN DAN DANA KEMAHASISWAAN

Pasal 32

Pembagian alokasi anggaran lembaga kemahasiswaan dibagi menjadi anggaran lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga khusus.

Besaran alokasi anggaran kemahasiswaan adalah :

10 % untuk lembaga legislatif

15 % untuk IMM Komisariat UMC

37,5 % untuk lembaga eksekutif

37,5% untuk lembaga khusus

Partai Mahasiswa tidak mendapatkan dana kemahasiswaan

Penetapan nilai alokasi dana kemahasiswaan berdasarkan pasal 32 ayat (2) pedoman rumah tangga ini ditetapkan bersama ketua MPM dengan Rektor.

Distribusi dan Pengambilan dana oleh lembaga khusus berdasarkan pengajuan kegiatan kepada Rektor yang disetujui oleh ketua MPM.

Distribusi dan Pengambilan dana oleh lembaga eksekutif berdasarkan pengajuan kegiatan kepada Rektor yang disetujui oleh ketua MPM dan Presma.

Pengambilan dana oleh lembaga kemahasiswaan berdasarkan pasal 32 ayat (5) dan ayat (6) Pedoman Rumah Tangga ini tidak boleh melebihi alokasi yang telah ditetapkan berdasarkan pasal 32 ayat (2) Pedoman Rumah Tangga ini.

Pasal 33

Iuran Mahasiswa untuk dana kegiatan mahasiswa dibayarkan melalui Universitas saat pembayaran registrasi awal semester berdasarkan kalender akademik Universitas.

BAB XVII

PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Pasal 34

Pedoman rumah tangga lembaga kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Cirebon ditetapkan dan disahkan melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

Pasal 35

Perubahan pedoman rumah tangga dilakukan melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

BAB XVIII

ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman rumah tangga ini akan diatur lebih lanjut melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

Pasal 37

Pedoman rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : ……..

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa

Pimpinan Sidang : Nurudin, dkk

Satu Tanggapan to “AD dan ART Lembaga Kemahasiswaan UMC”

  1. bemumc said

    sukron akh…..kebetulan saya memimpin BEM adalah warisan dari non IMM….insya Allah tahun ini sedang Musma…jadi saya akan perbaiki.
    alhamdulilah , ketika mas tri bahwa saya bukan anggota IMM,,,saya diamanahi di IMM DPD Jabar…Wakil bendahara…tapi untuk merubah sistem yang telah ada saya akan perbaiki semaksimal kemampuan saya….insya Allah. sukron katsir atas masukanya….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: